Angka Anak Tidak Sekolah di Bantul Tertinggi se-DIY, Capai 3.727 Anak
Kabupaten Bantul mencatat angka Anak Tidak Sekolah (ATS) tertinggi di DIY sebanyak 3.727 anak. Disdikpora dan DPRD Bantul segera lakukan validasi data dan penanganan.
YOGYAKARTA — Jogja Terkini
BANTUL — Kabupaten Bantul tercatat memiliki angka Anak Tidak Sekolah (ATS) tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan total mencapai 3.727 anak. Jumlah tersebut menyumbang porsi terbesar dari total keseluruhan 13.669 anak tidak sekolah yang tersebar di seluruh wilayah DIY.
Merespons tingginya angka tersebut, Komisi D DPRD Kabupaten Bantul bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) setempat segera mengambil langkah konkret. Pada Rabu (18/11/2026), jajaran legislatif dan eksekutif menyatakan komitmennya untuk menyisir ulang serta memvalidasi data hingga ke tingkat kapanewon dan kalurahan guna memastikan kondisi riil di lapangan.
Sebaran Angka Anak Tidak Sekolah di Wilayah DIY
Berdasarkan data sebaran di tingkat provinsi, posisi Bantul berada di urutan pertama, disusul oleh empat kabupaten dan kota lainnya di DIY dengan rincian sebagai berikut:
| Peringkat | Kabupaten / Kota | Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) |
|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Bantul | 3.727 anak |
| 2 | Kabupaten Gunungkidul | 3.429 anak |
| 3 | Kabupaten Sleman | 3.259 anak |
| 4 | Kota Yogyakarta | 1.784 anak |
| 5 | Kabupaten Kulon Progo | 1.470 anak |
| Total | Daerah Istimewa Yogyakarta | 13.669 anak |
Beragam Faktor Penyebab
Tingginya angka ATS di Bumi Projotamansari dipicu oleh berbagai latar belakang yang kompleks. Klasifikasi anak tidak sekolah ini mencakup:
- Anak yang putus sekolah di tengah jalan (drop out).
- Anak yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya setelah lulus.
- Anak usia sekolah yang sama sekali belum pernah mengenyam bangku pendidikan.
Faktor ekonomi keluarga masih menjadi salah satu pemicu utama. Selain itu, rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan, minimnya motivasi belajar dari anak itu sendiri, hingga persoalan hukum yang melibatkan anak turut memengaruhi tingginya angka tersebut.
Upaya Penanganan Lintas Sektor
Untuk menekan angka ATS, Disdikpora Bantul tidak bergerak sendiri. Pemerintah kabupaten menggandeng pemerintah kalurahan, Dinas Sosial (Dinsos), hingga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bantul untuk merumuskan penanganan terpadu.
Langkah yang disiapkan meliputi pemberian pendampingan intensif agar anak-anak tersebut mau kembali bersekolah, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan sanggar belajar. Pemerintah daerah juga menyiapkan skema bantuan biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu agar kendala finansial tidak lagi menjadi penghalang bagi anak-anak di Bantul untuk mendapatkan hak pendidikannya.