SLEMAN — Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) bersama Polresta Yogyakarta berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk dijadikan tentara bayaran atau kombatan di Rusia. Sebanyak 17 WNI tercatat menjadi korban dalam jaringan perekrutan ilegal tersebut.

Pengungkapan kasus ini disampaikan secara resmi dalam konferensi pers yang digelar di Mapolda DIY, Kabupaten Sleman, pada Jumat (20/11/2026). Dalam pengungkapan tersebut, aparat kepolisian menangkap seorang tersangka berinisial KRF (27), warga asal Ciamis, Jawa Barat, yang diringkus di wilayah Yogyakarta pada November 2026.

Modus Operasi via Facebook dan Iming-iming Kontrak Ratusan Juta Rupiah

Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, tersangka KRF diketahui telah menjalankan aksinya sejak Juli 2026. Pelaku mencari calon korban secara daring dengan memantau berbagai unggahan dan aktivitas pengguna di media sosial Facebook.

Untuk mengelabui para korban agar bersedia diberangkatkan ke luar negeri, tersangka menawarkan iming-iming finansial yang sangat menggiurkan, yakni nilai kontrak mencapai Rp500 juta serta janji gaji bulanan sebesar Rp50 juta.

Diberangkatkan Pakai Visa Wisata dengan Komisi Rp18 Juta per Orang

Dalam proses pemberangkatannya, para korban tidak dilengkapi dengan dokumen pekerja migran resmi. Tersangka memberangkatkan para korban ke luar negeri dengan menyalahgunakan visa wisata melalui jalur transit di Kuala Lumpur atau Singapura sebelum menuju negara tujuan akhir.

Dari setiap WNI yang berhasil direkrut dan diberangkatkan, tersangka KRF dijanjikan keuntungan atau komisi sebesar USD 1.000 atau setara dengan sekitar Rp18 juta per orang.

Terancam Hukuman Penjara Maksimal 15 Tahun

Atas perbuatannya, tersangka KRF kini harus mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum. Penyidik menjerat pelaku dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) serta Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

Dengan jeratan pasal tersebut, tersangka terancam hukuman pidana penjara maksimal hingga 15 tahun.