Pemda DIY Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp2.725.000, Naik 12,72 Persen dan Picu Perdebatan Warganet
Pemda DIY resmi menetapkan UMP 2027 sebesar Rp2.725.000 atau naik 12,72 persen. Kebijakan ini baru memenuhi 56,31 persen KHL dan memicu perdebatan warganet.
YOGYAKARTA — Jogja Terkini
YOGYAKARTA — Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp2.725.000 per bulan. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp307.505 atau sekitar 12,72 persen dibandingkan UMP tahun 2026 yang berada di angka Rp2.417.495.
Penetapan tersebut dituangkan melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 392 dan Nomor 393 Tahun 2026, mengacu pada Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan serta mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY.
Picu Kontroversi di Media Sosial, Warganet Bandingkan dengan Jakarta
Kendati mengalami kenaikan persentase yang cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya, penetapan UMP DIY 2027 sebesar Rp2,72 juta ini langsung memicu kontroversi dan perdebatan ramai di berbagai platform media sosial, seperti X maupun Threads.
Banyak warganet menyoroti nominal tersebut yang dinilai masih jauh dari kata cukup untuk menutupi biaya hidup saat ini, terutama jika melihat harga properti dan kebutuhan sehari-hari di Yogyakarta yang terus merangkak naik. Dalam berbagai unggahan yang viral, publik kerap membandingkan ketimpangan angka upah DIY dengan UMP DKI Jakarta yang saat ini sudah menyentuh kisaran Rp6 juta—lebih dari dua kali lipat standar upah di Yogyakarta.
Memenuhi 56,31 Persen KHL dan Berlaku untuk Masa Kerja di Bawah 1 Tahun
Dalam ketentuan penetapan upah tahun depan, nilai UMP DIY 2027 sebesar Rp2.725.000 tercatat baru memenuhi 56,31 persen dari standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Sebagaimana aturan pengupahan yang berlaku, upah minimum ini ditujukan bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Sementara itu, bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan diwajibkan menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah secara proporsional.
Rincian Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DIY 2027
Selain UMP umum, Pemda DIY juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk sejumlah sektor usaha strategis yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Berikut rinciannya:
| Sektor Usaha | UMSP DIY 2027 |
|---|---|
| Akomodasi dan makan minum | Rp2.745.000 |
| Konstruksi | Rp2.740.000 |
| Telekomunikasi & jasa informasi | Rp2.735.000 |
Menanti Penetapan UMK Kabupaten/Kota pada 25 November 2026
Usai penetapan UMP dan UMSP di tingkat provinsi, pelaku usaha dan pekerja di DIY kini menantikan pengumuman Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk masing-masing wilayah—yakni Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul.
Berdasarkan jadwal penetapan, keputusan UMK kabupaten/kota di DIY ditargetkan terbit pada 25 November 2026.