Jelang Batas Akhir 21 November 2026, Penetapan UMP DIY 2027 Masuki Tahap Finalisasi: Ini Simulasi Kenaikannya
Proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY tahun 2027 memasuki tahap finalisasi jelang batas akhir 21 November 2026.
YOGYAKARTA — Jogja Terkini
YOGYAKARTA — Proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2027 tengah memasuki tahap finalisasi menjelang batas akhir penetapan gubernur pada 21 November 2026. Seluruh besaran upah minimum baru tersebut dijadwalkan mulai berlaku efektif per 1 Januari 2027.
Jadwal Penetapan Upah Minimum 2027
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan tahapan batas waktu penetapan upah minimum bagi pemerintah daerah dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin (16/11/2026):
- UMP (Provinsi): Ditetapkan oleh gubernur paling lambat 21 November 2026.
- UMK (Kabupaten/Kota): Ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lambat 25 November 2026.
- UMSP (Sektoral Provinsi): Ditetapkan maksimal lima hari setelah UMP atau paling lambat 26 November 2026.
- UMSK (Sektoral Kabupaten/Kota): Ditetapkan maksimal lima hari setelah penetapan UMK atau paling lambat 30 November 2026.
Dasar Hukum dan Formula Perhitungan
Penetapan upah minimum tahun 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan serta Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dengan sejumlah ketentuan pokok:
- Variabel Formula: Karena survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) baru akan diterapkan secara penuh pada penetapan upah tahun 2028, perhitungan UMP 2027 masih menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu ($\alpha$).
- Rentang Indeks Alfa ($\alpha$): Sesuai regulasi terbaru dalam UU Nomor 27 Tahun 2026, nilai indeks tertentu dinaikkan menjadi 0,5 hingga 1,0, lebih tinggi dibandingkan rentang 0,5 hingga 0,9 pada aturan tahun sebelumnya.
- Estimasi KHL Klaster: Kementerian Ketenagakerjaan turut menyerahkan dokumen estimasi KHL berbasis data konsumsi rumah tangga pada level kabupaten/kota sebagai bahan pertimbangan Dewan Pengupahan Daerah.
Dinamika dan Simulasi UMP/UMK DIY 2027
Di tingkat daerah, Pemda DIY bersama Dewan Pengupahan tengah mengkaji besaran kenaikan dengan mempertimbangkan aspirasi serikat pekerja dan kemampuan dunia usaha. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan bahwa Pemda DIY akan mengikuti regulasi pemerintah pusat sembari mengupayakan persentase kenaikan yang maksimal bagi pekerja.
Sebagai gambaran, serikat buruh melalui Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 7,5% hingga 9,5%. Berikut adalah perbandingan upah resmi tahun 2026 dan simulasi proyeksi apabila usulan kenaikan serikat pekerja diterapkan pada 2027:
| Wilayah di DIY | Resmi 2026 | Simulasi Naik 7,5% (2027) | Simulasi Naik 9,5% (2027) |
|---|---|---|---|
| UMP DIY | Rp2.417.495 | Rp2.598.807 | Rp2.647.157 |
| Kota Yogyakarta | Rp2.827.593 | Rp3.039.662 | Rp3.096.215 |
| Kabupaten Sleman | Rp2.624.387 | Rp2.821.216 | Rp2.873.704 |
| Kabupaten Bantul | Rp2.509.001 | Rp2.697.176 | Rp2.747.356 |
| Kabupaten Kulon Progo | Rp2.504.520 | Rp2.692.359 | Rp2.742.449 |
| Kabupaten Gunungkidul | Rp2.468.378 | Rp2.653.506 | Rp2.702.874 |
(Catatan: Angka proyeksi tahun 2027 pada tabel di atas merupakan simulasi usulan serikat pekerja dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah daerah).