Realisasi Pajak Sleman Tembus Rp1,08 Triliun, Pemkab Berlakukan Pemutihan Denda PBB-P2 hingga Akhir 2026
BKAD Sleman mencatat realisasi penerimaan pajak daerah menembus Rp1,084 triliun atau 81,41% dari target APBD 2026.
SLEMAN — Jogja Terkini
SLEMAN — Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman mencatat capaian positif dalam penerimaan pendapatan daerah. Hingga pertengahan November 2026, realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sleman telah mencapai Rp1,084 triliun atau setara dengan 81,41% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang dipatok sebesar Rp1,33 triliun.
Sektor pariwisata, perhotelan, serta kuliner masih menjadi motor penggerak utama penerimaan daerah di Bumi Sembada sepanjang tahun berjalan.
Rincian Kontribusi Sektor Pajak Daerah
Berdasarkan data resmi BKAD Sleman per 10 November 2026, kontribusi penerimaan pajak daerah ditopang oleh beberapa sektor utama dengan rincian sebagai berikut:
| Sektor Pajak Daerah | Realisasi Penerimaan | Keterangan |
|---|---|---|
| Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) | Rp511,88 miliar | Penyumbang terbesar (88,78% dari target) |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Rp234,16 miliar | Kontributor terbesar kedua |
| Opsen PKB dan BBNKB | Rp219,22 miliar | Pajak kendaraan bermotor & bea balik nama |
| Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) | Rp93,90 miliar | Sektor perdesaan dan perkotaan |
| Pajak Air Tanah | Rp9,82 miliar | Pemanfaatan sumber daya air tanah |
Kebijakan Pemutihan 100% Sanksi Denda PBB-P2
Sejalan dengan upaya mengoptimalkan pendapatan sekaligus meringankan beban masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui BKAD resmi memberlakukan program penghapusan sanksi administratif (bunga) PBB-P2 untuk tunggakan tahun pajak 2013 hingga 2026.
Kebijakan relaksasi pajak daerah ini memiliki sejumlah ketentuan penting yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak:
- Masa Berlaku: Program pemutihan denda berlangsung mulai 20 Oktober hingga 31 Desember 2026.
- Mekanisme Pemutihan: Pemerintah memberikan penghapusan sanksi denda sebesar 100% dengan batas maksimal pemutihan hingga Rp100 juta per Nomor Objek Pajak (NOP), dengan syarat wajib pajak tetap harus melunasi pokok tunggakan pajaknya.
- Target Sasaran: Kebijakan relaksasi ini menyasar total piutang sanksi bunga sebesar Rp53,7 miliar dari total keseluruhan tunggakan pokok PBB-P2 yang mencapai Rp138 miliar di wilayah Kabupaten Sleman.