Foto Resmi Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Kantor Gubernur DIY Resmi Diturunkan
Petugas di Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kepatihan, resmi menurunkan foto resmi Gibran Rakabuming Raka menyusul pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden.
KOTA YOGYAKARTA — Jogja Terkini
YOGYAKARTA — Sejumlah petugas di kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kepatihan, resmi menurunkan foto resmi Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (17/11/2026) sore. Langkah administratif ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian di lingkungan pemerintahan daerah menyusul pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Berdasarkan pantauan di lokasi, proses penurunan foto berlangsung di Bangsal Kepatihan sekitar pukul 15.50 WIB. Setelah pencopotan di aula utama tersebut rampung, petugas kemudian bergerak menuju ruang Pracimasana untuk menurunkan foto serupa.
Pascaditurunkannya foto tersebut, susunan simbol kenegaraan di dinding ruangan resmi kini hanya menyisakan foto Presiden Prabowo Subianto yang berdampingan dengan lambang negara Garuda Pancasila.
Rangkaian Dinamika di Wilayah DIY
Langkah Pemda DIY ini menyusul tindakan serupa yang telah lebih dulu dilakukan di lingkungan legislatif setempat. Sehari sebelumnya, Senin (16/11/2026), foto Gibran di ruang rapat DPRD Kota Yogyakarta diturunkan secara resmi di sela-sela pelaksanaan rapat paripurna.
Wakil Ketua I DPRD Kota Yogyakarta, RM Sinarbiyat Nujanat, menjelaskan bahwa pencopotan tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan anggota dewan. Menurutnya, langkah itu memiliki dasar yang jelas karena status pengunduran diri Gibran telah resmi diterima dan disetujui oleh Presiden maupun Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI).
Meski demikian, proses transisi administratif ini sempat diwarnai dinamika di tingkat bawah. Di Kabupaten Sleman, seorang lurah di Kapanewon Minggir dilaporkan sempat menerima teguran karena dinilai menurunkan foto wakil presiden terlalu dini sebelum turunnya surat edaran resmi dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).
Jauh sebelum surat pengunduran diri resmi diajukan, insiden pencopotan simbolis juga sempat terjadi di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIY pada Rabu (4/11/2026). Kala itu, peserta audiensi dari Forum Kebangsaan DIY menurunkan foto Gibran secara spontan. Wakil Ketua DPRD DIY, Imam Taufik, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan merupakan keputusan kelembagaan dewan, dan foto tersebut langsung dipasang kembali setelah audiensi usai.
Landasan Konstitusi dan Respons Daerah Lain
Penurunan foto resmi di berbagai kantor pemerintahan berakar pada peristiwa politik nasional pada Kamis (12/11/2026), saat pimpinan MPR RI resmi menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden.
Merujuk pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari. Sementara itu, merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, tidak ada ketentuan yang mewajibkan instansi mempertahankan gambar resmi pejabat yang telah purnatugas atau mengundurkan diri selama masa kekosongan jabatan berlangsung.
Selain DIY, sejumlah pemerintah daerah lain juga mengambil langkah penyesuaian yang beragam:
- DKI Jakarta dan Jawa Tengah: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah arahan Gubernur Pramono Anung telah memulai pencopotan foto secara serentak sejak Senin (16/11/2026) setelah berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Langkah serupa telah dilakukan Pemprov Jawa Tengah lebih awal pada Sabtu (14/11/2026).
- Jawa Barat: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Selasa (17/11/2026) mempersilakan jajarannya menurunkan foto Gibran di kantor pemerintahan provinsi dengan pesan agar dilakukan secara wajar tanpa didramatisasi. Namun, Dinas Pendidikan Jabar mengimbau pihak sekolah untuk menahan diri hingga ada arahan resmi yang seragam.
- Kota Surakarta: Sikap lebih berhati-hati ditunjukkan oleh Ketua DPRD Kota Surakarta, Budi Prasetyo, yang menyarankan agar instansi daerah menunggu terbitnya surat edaran resmi dari pemerintah pusat demi keseragaman prosedur.