Komnas HAM Ungkap Bukti CCTV Tembakan Gas Air Mata Masuk Area Kampus UGM
Komnas HAM menemukan rekaman CCTV arah tembakan gas air mata masuk ke lingkungan kampus.
YOGYAKARTA — Jogja Terkini
YOGYAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merilis pembaruan hasil pemantauan lapangan di Yogyakarta yang dipimpin langsung oleh Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah. Laporan terbaru ini merangkum hasil audiensi tertutup bersama Rektorat Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Jumat (13/11/2026) serta rangkaian olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di tiga titik kericuhan pada Kamis malam sebelumnya.
Dalam keterangan resminya, Komnas HAM menegaskan bahwa investigasi ini dijalankan secara independen dan menolak bergabung dengan Tim Pencari Fakta (TPF) bentukan Polda DIY demi menjaga imparsialitas serta objektivitas hasil penyelidikan.
1. Temuan Bukti Visual dan Indikasi Pelanggaran Prosedur
Dari hasil audiensi dan pemeriksaan lokasi, tim pemantau mengantongi sejumlah petunjuk penting terkait tindakan pengamanan aparat di lapangan:
- Tembakan Gas Air Mata ke Dalam Kampus: Dalam pertemuan di Gedung Pusat UGM, pihak rektorat memutarkan rekaman kamera pengawas (CCTV) dari pukul 10.00 WIB hingga dini hari. Rekaman tersebut memperlihatkan secara jelas arah tembakan dan gempuran gas air mata yang masuk hingga ke dalam lingkungan kampus UGM.
- Dugaan Penggunaan Kekuatan Berlebih (Excessive Use of Force): Anis Hidayah menyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut menjadi bukti petunjuk krusial sekaligus indikasi awal adanya penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat dalam merespons massa aksi.
- Penelusuran Posisi Kendaraan Taktis: Dalam olah TKP di kawasan Bundaran UGM pada Kamis (12/11/2026) malam, Komnas HAM memetakan posisi parkir truk water cannon dan titik penembakan gas air mata untuk memastikan apakah aparat benar-benar menerobos masuk ke area netral kampus. Selain Bundaran UGM, olah TKP juga menyasar kawasan Titik Nol Kilometer, Gedung Agung, Tugu Pal Putih, dan Gedung DPRD DIY.
2. Pemantauan Kondisi Korban Luka dan Penahanan
Selain mengumpulkan bukti visual, tim Komnas HAM turut mendatangi fasilitas layanan kesehatan dan memverifikasi data warga yang sempat diamankan aparat:
- Korban di RSUP Dr. Sardjito: Tim Komnas HAM telah menggali keterangan dari 5 hingga 6 korban luka pascaaksi unjuk rasa di Yogyakarta, termasuk menjenguk pasien yang dirawat di RSUP Dr. Sardjito. Pihak RSUP Dr. Sardjito mengonfirmasi bahwa saat ini terdapat dua pasien yang menjalani rawat inap, dan salah satunya dilaporkan telah menjalani tindakan operasi akibat terkena selongsong gas air mata.
- Korban dan Mahasiswa UGM: Komnas HAM juga memantau kondisi satu mahasiswa UGM yang masih dirawat di RS Panti Rapih. Di sisi lain, pihak UGM mengonfirmasi tengah memberikan pendampingan hukum ketat bagi satu mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2025 yang masih ditahan di Polda DIY.
- Status 157 Massa yang Diamankan: Berdasarkan konfirmasi Polda DIY kepada Komnas HAM per 12 November 2026, dari total 157 orang yang sempat diamankan, sebanyak 154 orang telah dipulangkan ke keluarga, 2 orang diserahkan ke BNNP DIY karena positif mengonsumsi narkoba, dan 1 orang ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan bom molotov, senjata tajam, serta petasan.
3. Sikap Pihak Kampus dan Tahapan Penyelidikan Selanjutnya
Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, menyatakan bahwa pihak universitas bersikap terbuka dan kooperatif dengan menyerahkan seluruh bukti video maupun rekaman CCTV kepada Komnas HAM. UGM juga telah membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) internal guna mencegah kesimpangsiuran informasi sekaligus melindungi hak kebebasan berpendapat sivitas akademika.
Setelah menggali keterangan dari jajaran Polda DIY, pimpinan UGM, mahasiswa, serta para korban di rumah sakit, Komnas HAM menjadwalkan pertemuan dengan organisasi masyarakat sipil dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Langkah ini ditempuh untuk mendalami dugaan adanya mobilisasi massa tak dikenal maupun aksi premanisme yang memicu pecahnya kericuhan pada malam hingga dini hari.
Seluruh fakta lapangan, kronologi kejadian, dan bukti visual tersebut selanjutnya akan dianalisis secara komprehensif untuk menentukan bentuk pelanggaran HAM yang terjadi sebelum dirumuskan menjadi rekomendasi resmi kepada pihak kepolisian dan instansi terkait.