YOGYAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah VII Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai menyidangkan perkara dugaan persekongkolan tender pada dua paket proyek pembangunan jalur pedestrian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021. Total pagu anggaran kedua proyek tersebut mencapai sekitar Rp32,26 miliar.

Sidang perdana dengan agenda pembacaan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) untuk perkara bernomor register 19/KPPU-L/2026 ini digelar pada Kamis (19/11/2026). Kedua proyek infrastruktur pejalan kaki yang disidangkan berada di bawah satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta.

Rincian Dua Paket Proyek yang Disidangkan

Berdasarkan paparan dalam persidangan, dua paket pekerjaan penataan jalur pedestrian yang menjadi objek pemeriksaan dalam perkara ini meliputi:

  • Penataan Pedestrian Kawasan Kotabaru (Jl. Jend. Sudirman: Galeria Mall – Gramedia):

    • Kode Tender / RUP: 4873021 / 29625546
    • Nilai Pagu Anggaran: Rp19.975.173.000 (sekitar Rp19,97 miliar)
    • Pemenang Tender: PT Pradipta Bhumi Konstruksi
    • Nilai Penawaran: Rp19.312.741.857,27
  • Pembangunan Pedestrian Jalan Perwakilan (Tender Ulang, Selatan Gedung DPRD DIY):

    • Kode Tender / RUP: 4959021
    • Nilai Pagu Anggaran: Rp12.299.040.000 (sekitar Rp12,29 miliar)
    • Pemenang Tender: PT Prastama Dua Sembilan
    • Nilai Penawaran: Rp9.970.980.000,00

Enam Pihak Ditetapkan sebagai Terlapor

Koordinator Investigator KPPU DIY, Dewi Sita Yuliani, mengungkapkan terdapat enam pihak yang masuk dalam daftar terlapor pada perkara dugaan persekongkolan tender ini, yakni:

  • Terlapor I dan II: PT Pradipta Bhumi Konstruksi dan PT Prastama Dua Sembilan selaku perusahaan pemenang tender pada masing-masing paket.
  • Terlapor III: PT Tri Patra Konsultan.
  • Terlapor IV dan V: Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Paket Tender masing-masing wilayah.
  • Terlapor VI: Hasri Nilam Baswari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Indikasi Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999

Dalam paparannya di hadapan majelis komisi, tim investigator menilai para terlapor diduga melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sejumlah temuan utama yang diuraikan investigator menyoroti adanya indikasi rekayasa proses dan dokumen pengadaan. Hal tersebut meliputi dugaan peminjaman nama perusahaan pendamping (pinjam bendera), kesamaan dokumen penawaran antarpeserta, pencantuman persyaratan peralatan utama yang dinilai tidak relevan dengan pekerjaan, hingga pengaturan metode evaluasi yang difasilitasi panitia sehingga berpotensi menghambat persaingan usaha yang sehat.

Dengan dibacakannya LDP pada sidang perdana ini, proses persidangan di KPPU DIY akan memasuki tahapan berikutnya untuk menguji dalil serta alat bukti yang diajukan tim investigator maupun mendengarkan tanggapan dari para pihak terlapor.