Polda DIY Dirikan Posko Pengambilan Barang Warga dan Pengaduan Etik Aparat Pascakericuhan Demo
Polda DIY mengoperasikan dua posko untuk pencocokan barang warga serta pengaduan pelanggaran etik pascakericuhan demo 10 November.
YOGYAKARTA — Jogja Terkini
SLEMAN — Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) mengoperasikan dua posko layanan terpadu untuk menindaklanjuti dampak kericuhan aksi unjuk rasa peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2026 di wilayah Yogyakarta dan Sleman. Fasilitas ini disiapkan guna menjawab keresahan publik terkait barang bawaan yang terpisah dari pemiliknya serta dugaan pelanggaran prosedur oleh aparat di lapangan.
Kepala Bidang Humas Polda DIY, AKBP Novita Eka Sari, menerangkan bahwa inisiatif ini merupakan respons langsung atas banyaknya laporan maupun perbincangan di media sosial mengenai kendaraan dan barang pribadi warga yang tidak diketahui keberadaannya seusai pembubaran massa.
“Ada dua posko. Satu untuk pelanggaran anggota Polri, satu untuk mencari barang bukti yang tidak tahu keberadaannya pada tanggal 10 November,” tutur Novita saat memberikan keterangan di Mapolda DIY, Jumat (13/11/2026).
Fasilitasi Pencocokan Kendaraan dan Barang Pribadi
Layanan pertama ditempatkan di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Mapolda DIY. Posko ini bertugas mendata serta memverifikasi kepemilikan sepeda motor dan barang-barang lain yang sempat diamankan petugas saat situasi di lapangan tidak kondusif.
Untuk menjaga akuntabilitas proses verifikasi, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut dilibatkan dalam melakukan asistensi serta pemantauan secara langsung. Anggota Kompolnas, Choirul Anam, memastikan pencocokan data dilakukan secara ketat agar barang-barang tersebut benar-benar kembali ke tangan pemilik yang berhak.
“Termasuk juga barang-barang, khususnya sepeda motor. Kami juga memantau, mengawasi, 67 [motor] sudah dibalikin kepada pemiliknya. Memang prosesnya ya harus ada pencocokan, jangan sampai benda-benda tersebut dibawa oleh orang yang tidak memilikinya,” jelas Choirul Anam.
Warga maupun peserta aksi yang merasa kehilangan barang pada malam kejadian—termasuk di antara 154 massa aksi yang sebelumnya telah dipulangkan—diimbau untuk segera mendatangi Ditreskrimum Mapolda DIY dengan melampirkan dokumen bukti kepemilikan yang sah.
Layanan Aduan Dugaan Kekerasan dan Pelanggaran Etik
Bersamaan dengan pendataan barang, Polda DIY juga membuka posko pengaduan khusus di bawah pengawasan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam). Posko ini menampung setiap laporan masyarakat terkait indikasi kekerasan ataupun tindakan di luar prosedur yang dilakukan personel kepolisian saat pengamanan berlangsung, seiring berjalannya investigasi independen dan temuan bukti visual oleh Komnas HAM.
Kepala Bidang Propam Polda DIY, Kombes Satya Widhy Widharyadi, meminta peran aktif publik untuk menyertakan informasi maupun rekaman video guna mempermudah proses penyelidikan internal.
“Mohon bantuan apabila ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, mohon kami juga bisa diberikan informasi ataupun videonya bisa kami telusuri juga, kami lakukan analisa,” kata Widhy.
Menurutnya, seluruh laporan yang masuk maupun rekaman visual yang beredar luas di media sosial kini tengah didalami secara intensif untuk menguji ada tidaknya pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi oleh anggota di lapangan.