BANTUL — Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bantul gencar melakukan penertiban di sejumlah titik strategis guna menanggapi aduan masyarakat terkait gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Rangkaian operasi yang berlangsung sepanjang pertengahan November 2026 ini dijalankan dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis.

Kepala Satpol PP Bantul, Jati Bayu Broto, menegaskan bahwa seluruh langkah penertiban ini merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Instruksi Gubernur DIY Nomor 6521 terkait pencegahan kenakalan anak usia sekolah di ruang publik.

Rincian Operasi dan Penertiban Terbaru

Operasi penertiban dan pengawasan ketertiban umum yang dilakukan Satpol PP Bantul mencakup beberapa kegiatan utama:

  • Penertiban Pengamen di Simpang Empat Sedayu (Jumat, 13/11/2026): Menindaklanjuti laporan warga, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Bantul mendatangi lampu merah di Kapanewon Sedayu. Petugas mendata tujuh anak punk yang beraktivitas sebagai pengamen, memberikan edukasi agar tidak mengulangi kegiatan serupa di wilayah Bantul, serta mengantar mereka hingga batas wilayah Kota Yogyakarta.

  • Patroli Malam Kenakalan Remaja (Sabtu, 14/11/2026): Petugas menyisir sejumlah titik keramaian seperti kawasan Jalan Parangtritis (Gabusan), Jalan Cepit–Klodran, Lapangan Dwiwindu, hingga Alun-Alun Paseban. Dalam patroli tersebut, petugas mendata delapan pelajar yang kedapatan masih berkumpul di tempat umum melewati pukul 23.30 WIB dan memberikan imbauan humanis agar segera kembali ke rumah masing-masing.

  • Patroli Gabungan Kamtibmas (Minggu, 8/11/2026): Bersama unsur Polres Bantul dan Kodim 0729 Bantul, Satpol PP menggelar patroli gabungan menyasar titik-titik rawan premanisme serta peredaran minuman keras demi menjaga situasi kondusif di ruang publik.

Imbauan dan Kanal Pengaduan Masyarakat

Pihak Satpol PP Bantul mengimbau masyarakat untuk senantiasa berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan serta proaktif melaporkan segala bentuk aktivitas yang mengganggu ketertiban umum melalui saluran pengaduan resmi pemerintah daerah agar dapat segera ditindaklanjuti secara cepat.