Jaga Ruang Demokrasi Pasca-Aksi 10 November, Sri Sultan HB X Bertemu Pimpinan 13 Perguruan Tinggi di Kepatihan
Sri Sultan HB X bertemu pimpinan 13 perguruan tinggi di Kepatihan guna mengevaluasi keamanan pasca-aksi 10 November.
YOGYAKARTA — Jogja Terkini
YOGYAKARTA — Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menggelar pertemuan silaturahmi dan koordinasi bersama pimpinan dari 13 perguruan tinggi di DIY pada Senin (16/11/2026) malam. Pertemuan tertutup yang berlangsung di Bale Kenyo, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta ini menjadi langkah konsolidasi untuk mengevaluasi situasi keamanan serta meredam ketegangan pasca-kericuhan aksi demonstrasi pada 10 November 2026 lalu.
Jaminan Ruang Demokrasi dan Aksi di Malioboro
Dalam forum yang turut dihadiri Wakil Gubernur DIY KGPAA Pakualam X tersebut, Sri Sultan menegaskan komitmen Pemerintah Daerah DIY untuk tetap menjamin ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat di Yogyakarta. Ia membantah adanya upaya pembatasan aspirasi, termasuk apabila mahasiswa maupun masyarakat hendak menyampaikan pendapat di kawasan Malioboro.
“Saya tidak pernah bermaksud menghambat proses demokratisasi. Silakan saja menggelar aksi di Malioboro, tetapi tetap harus disertai pemberitahuan kepada kepolisian agar keamanan dan ketertiban tetap terjaga,” ujar Sri Sultan dalam pertemuan tersebut. Sultan mengingatkan bahwa Malioboro memiliki posisi strategis sebagai pusat perekonomian warga sekaligus lokasi Istana Negara Gedung Agung.
Untuk mencegah terulangnya gesekan di lapangan, Sri Sultan meminta jajaran pimpinan kampus memperkuat komunikasi dan pembinaan secara internal kepada mahasiswa. Ia juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi pihak rektorat apabila membutuhkan fasilitas dialog dengan pemerintah daerah.
Dorongan Pendekatan Humanis dari Pihak Kampus
Sementara itu, perwakilan perguruan tinggi menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam menjaga kondusivitas kota pelajar. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Arie Sujito, mengingatkan agar upaya menjaga keamanan Yogyakarta tidak dilakukan dengan cara-cara yang mencederai nilai demokrasi.
“Menjaga keamanan tidak boleh menggunakan instrumen kekerasan ataupun membenturkan mahasiswa dengan kelompok-kelompok tertentu. Penyelesaian persoalan harus selalu mengedepankan dialog dan perlindungan terhadap sivitas akademika,” tegas Arie Sujito.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama UPN “Veteran” Yogyakarta, Dr. Hendro Widjanarko, menyatakan kesiapan perguruan tinggi untuk menjadi jembatan aspirasi mahasiswa. Pihak kampus berkomitmen membangun ruang dialog yang konstruktif agar suara mahasiswa dapat tersalurkan sesuai koridor hukum tanpa memicu benturan fisik.
Daftar 13 Perguruan Tinggi Peserta Koordinasi
Pertemuan koordinasi ini diikuti oleh perwakilan rektorat dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di DIY, meliputi:
- Universitas Gadjah Mada (UGM)
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)
- UPN “Veteran” Yogyakarta
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
- Universitas Sanata Dharma
- STPMD “APMD” Yogyakarta
- Universitas Widya Mataram
- Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta
- Universitas Islam Indonesia (UII)
- Universitas Ahmad Dahlan (UAD)
- Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta