Duduk Bersila Bersama Massa Aksi, Sri Sultan HB X Dengarkan Langsung Aspirasi Warga di Kepatihan
Sri Sultan HB X menemui dan duduk bersila bersama massa Aliansi Jogja Memanggil di Kepatihan. Pemda DIY tanggapi tuntutan UMR hingga Pergub Jaga Warga.
YOGYAKARTA — Jogja Terkini
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menemui langsung massa aksi demonstrasi dari Aliansi Jogja Memanggil beserta elemen mahasiswa dan masyarakat di Kantor Gubernur DIY (Kompleks Kepatihan), Jalan Suryatmajan, Yogyakarta, pada Selasa (10/11/2026) sore.
Momen ini menjadi kelanjutan dari pergerakan aksi demo mahasiswa di kawasan Malioboro yang berlangsung sejak siang hari.
Oleh Redaksi Jogja Terkini
10 November 2026 pukul 17.00 WIB
5 menit baca
YOGYAKARTA — Jogja Terkini
Dalam pertemuan tersebut, Sri Sultan turut didampingi oleh jajaran pimpinan daerah (Forkopimda DIY), yakni:
-
Kapolda DIY: Irjen Pol. Langgeng Purnomo
-
Pangdam XXVI/Mataram: Mayjen TNI Drajad Brima Yoga
-
Sekretaris Daerah DIY: Ni Made Dwipanti Indrayanti
Suasana Dialog Terbuka dan Duduk Bersila (Lesehan)
Sekitar pukul 16.04 WIB, Sri Sultan bersama jajaran pimpinan daerah turun langsung menemui massa aksi di halaman Kompleks Kepatihan. Dalam suasana penuh keterbukaan, Sri Sultan memilih duduk bersila (lesehan) di atas halaman bersama para peserta aksi sebagai wujud kesetaraan dan ruang dialog egaliter.
Pertemuan yang berlangsung tertib hingga pukul 16.27 WIB ini dimanfaatkan oleh perwakilan mahasiswa dan warga untuk menyampaikan beragam tuntutan strategis kepada Pemerintah Daerah DIY, di antaranya:
-
Regulasi Daerah: Desakan pencabutan aturan terkait Peraturan Gubernur (Pergub) Jaga Warga.
-
Keamanan Lingkungan: Penanganan tegas dan serius terhadap persoalan tindak premanisme di wilayah Yogyakarta.
-
Kesejahteraan Pekerja: Usulan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) DIY menjadi Rp4,6 juta.
-
Penegakan Hukum: Penuntasan dugaan kasus korupsi terkait proyek pembangunan Stadion Mandala Krida.
-
Ruang Demokrasi & Lingkungan: Kebebasan penyampaian pendapat di kawasan Sumbu Filosofi serta penindakan tegas isu pertambangan ilegal di DIY.
Komitmen Pemda DIY terhadap Kritik dan Aspirasi Warga
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Pemerintah Daerah DIY memandang kritik dan aspirasi masyarakat sebagai elemen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan transparan.
Melalui dialog terbuka ini, Sri Sultan menekankan beberapa pesan utama bagi seluruh elemen masyarakat Yogyakarta:
-
Terbuka terhadap Evaluasi: Kritik dari warga tidak untuk dihindari dan aspirasi masyarakat tidak akan diabaikan oleh jajaran Pemda.
-
Menjaging Persatuan: Perbedaan pandangan politik maupun sosial bukanlah alasan untuk terpecah belah, melainkan kesempatan untuk saling mendengarkan dan mencari solusi bersama.
-
Menjunjung Nilai Luhur Jogja: Penyampaian pendapat di muka umum diharapkan selalu selaras dengan kebudayaan Yogyakarta yang mengedepankan dialog, tepo seliro, saling menghormati, serta menjaga ketertiban tanpa merusak fasilitas publik.
Respons dan Sentimen Warganet di Media Sosial X
Pandangan warganet di media sosial X (Twitter) mengenai momen Sri Sultan HB X duduk lesehan menemui massa aksi di depan Kantor Gubernur DIY (10 November 2026) cukup beragam, tetapi pola utamanya terlihat jelas:
Reaksi Positif / Apresiasi
Banyak warganet yang memuji sikap Sultan yang bersedia turun langsung, duduk bersila, dan berdialog:
-
Simbol Kepemimpinan: Dianggap “ini baru pemimpin” karena tidak alergi menemui massa, berbeda dengan banyak pejabat lain yang cenderung menghindar.
-
Penyejuk Suasana: Suasana aksi menjadi lebih adem dan ketegangan sedikit mereda berkat kehadiran beliau di lapangan.
-
Sikap Rendah Hati: Berbagai unggahan mendoakan kesehatan Sri Sultan dan menilai langkah ini sebagai bentuk kerendahan hati serta keterbukaan seorang Gubernur.
Beberapa potongan video momen lesehan tersebut diapresiasi karena menunjukkan pendekatan dialogis, meski isu-isu berat yang dibahas (premanisme, Pergub Jaga Warga, UMP, Mandala Krida) tidak serta-merta selesai di tempat.
Reaksi Kritis / Kecewa
Sebagian besar kritikus dari kalangan pendukung aksi (termasuk Aliansi Jogja Memanggil) menilai jawaban Sultan kurang memuaskan:
-
Solusi Belum Konkret: Pokok pembahasan dianggap kurang jelas dan belum memberikan solusi nyata di lapangan.
-
Sorotan Isu Premanisme: Khusus isu premanisme, banyak pihak menafsirkan pernyataan Sultan sebagai pengakuan tidak langsung bahwa ada kelompok yang “dipelihara” atas nama Jaga Warga, sehingga mempertanyakan efektivitas aparat penegak hukum.
-
Tuntutan Substantif Menggantung: Pertemuan dianggap hanya meredakan situasi sementara, sedangkan tuntutan utama seperti kenaikan UMP ke Rp4,6 juta dan pencabutan Pergub tetap menggantung karena sebagian merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Ringkasan Sentimen Publik
| Sisi | Sentimen Utama | Contoh Nada |
|---|---|---|
| Pro | Apresiasi sikap terbuka & dialog | “Ini baru pemimpin”, “adem banget”, “rendah hati” |
| Kontra/Kritis | Jawaban tidak substantif, isu premanisme | “Ga jelas”, “kurang memuaskan”, “mengakui pelihara preman” |
| Netral/Observatif | Melaporkan fakta + unggahan video | Banyak akun lokal dan media yang fokus menyebarkan rekaman |
Secara keseluruhan, sikap Sultan yang mau duduk bersama mendapat apresiasi luas sebagai gestur simbolik yang jarang dilakukan pejabat. Namun, isi dialognya masih dikritik tajam oleh peserta aksi dan pendukungnya karena belum menjawab tuntutan secara konkret, terutama soal premanisme dan upah. Massa bahkan melanjutkan aksi ke Titik Nol Kilometer setelah bertemu Sultan.