BANTUL — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul tengah mematangkan berbagai langkah strategis pada sektor infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga tata kelola keuangan daerah menjelang tahun anggaran 2027. Fokus kebijakan tersebut mencakup percepatan pemenuhan lampu penerangan jalan umum (LPJU), penataan kawasan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Kelok 23 beserta digitalisasi pembayaran, hingga evaluasi menyeluruh terhadap pos retribusi sektor pariwisata.

1. Percepatan Infrastruktur Penerangan Jalan Umum (LPJU)

Persoalan minimnya penerangan jalan di wilayah Kabupaten Bantul menjadi perhatian serius pemerintah daerah bersama jajaran legislatif. Berdasarkan pemetaan Dinas Perhubungan (Dishub) Bantul melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penerangan Jalan Umum (SIMPJU), total kebutuhan penerangan untuk 1.001 ruas jalan kabupaten mencapai 28.000 unit dengan asumsi jarak ideal antartiang sejauh 50 meter.

Namun, hingga penghujung tahun 2026, jumlah lampu yang terpasang baru menyentuh angka 13.000 unit, sehingga masih terdapat kekurangan (backlog) sekitar 15.000 titik.

  • Keterbatasan APBD Reguler: Sepanjang tahun 2026, alokasi APBD reguler Dishub Bantul sebesar Rp15 miliar hanya mampu menambah sekitar 620 unit LPJU baru. Jika hanya mengandalkan skema pengadaan reguler tersebut, pemenuhan sisa 15.000 titik diperkirakan memakan waktu puluhan tahun.
  • Sinergi Pokir DPRD dan Dukungan Pemda DIY: Untuk mempercepat realisasi di lapangan, DPRD Kabupaten Bantul mendorong agar anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan diarahkan pada pengadaan LPJU, terutama di ruas jalan penghubung antarkapanewon dan antarkalurahan serta titik rawan kecelakaan maupun kriminalitas. Selain dukungan pokir, Pemkab Bantul pada tahun 2027 juga menyiapkan anggaran sekitar Rp21 miliar yang diperkuat dengan dukungan Dana Keistimewaan (Danais) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemda DIY.

2. Pengembangan Kawasan JJLS Kelok 23 dan Digitalisasi QRIS

Di sektor konektivitas dan ekonomi digital, Pemkab Bantul tengah menyiapkan infrastruktur penunjang di jalur ikonik selatan sekaligus memperluas ekosistem transaksi non-tunai pada layanan publik.

Pemetaan Dua Titik Rest Area JJLS Kelok 23 (Target 2027)

Jalur ikonik Kelok 23 yang menghubungkan Kretek (Bantul) dan Girijati (Gunungkidul) sepanjang 5,64 kilometer sebelumnya sempat menjalani uji coba pada September 2026. Namun, jalur tersebut ditutup sementara hingga penyempurnaan infrastruktur rampung pada 2027 akibat maraknya pengendara yang berhenti sembarangan di bahu jalan untuk berswafoto sehingga membahayakan keselamatan lalu lintas.

Untuk mengatasi persoalan keselamatan sekaligus menangkap peluang ekonomi lokal, Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul telah menginstruksikan pemetaan dua lokasi rest area di sisi yang berlawanan—satu titik di sisi kiri dari arah Bantul, dan satu titik lainnya di sisi kiri dari arah Gunungkidul. Mengingat lahan di kawasan tersebut merupakan aset milik Pemda DIY, Pemkab Bantul kini tengah menyusun kajian teknis meliputi aspek panorama, manuver kendaraan, dampak lingkungan, serta kelancaran lalu lintas untuk diajukan izin pengelolaannya agar dapat diisi oleh sentra UMKM lokal.

Digitalisasi Pembayaran QRIS pada Parkir dan Becak Listrik

Sejalan dengan modernisasi layanan publik, Wakil Bupati Bantul menggandeng Bank BPD DIY untuk mewajibkan transaksi non-tunai berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) mulai awal tahun 2027. Program ini menyasar sektor retribusi parkir serta sekitar 600 pengemudi becak listrik penerima bantuan dari Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini bertujuan mempermudah transaksi wisatawan yang kini jarang membawa uang tunai, sekaligus meningkatkan transparansi dan mencegah potensi kebocoran setoran retribusi parkir.

3. Evaluasi Tata Kelola Wisata dan Ruang Fiskal Daerah

Pada aspek keuangan daerah, Bupati Bantul mengakui adanya penurunan realisasi pendapatan pada pos retribusi pariwisata sepanjang tahun berjalan, meskipun secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul tetap mencatatkan kenaikan berkat kontribusi setoran laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Aspek Fiskal & Wisata Kondisi dan Dinamika Terkini Dampak Terhadap Daerah
Relokasi & Transisi Pengelolaan TPR Lokasi Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) digeser mendekati mulut objek wisata. Sejak 1 Juli 2026, pengelolaan retribusi kawasan Pantai Parangtritis dan Depok dialihkan ke Pemerintah Kalurahan Parangtritis (skema bagi hasil 30% kalurahan, 70% Pemkab). Masa transisi masih menghadapi kendala sarana dan prasarana TPR yang belum permanen sehingga memengaruhi optimalisasi pungutan.
Kunjungan Edukasi Gratis Tingginya permohonan pembebasan tiket masuk dari berbagai institusi pendidikan (PAUD hingga perguruan tinggi) untuk kegiatan riset dan edukasi di kawasan Parangtritis. Tingginya angka kunjungan fisik tidak berbanding lurus dengan pemasukan kas retribusi daerah karena banyaknya pembebasan tarif.
Wacana Gaji PPPK Ditanggung Pusat Selama ini belanja pegawai (termasuk gaji PPPK) menyedot porsi besar APBD Bantul. Jika pusat mengambil alih pembiayaan lewat skema DAU khusus, ruang fiskal daerah akan jauh lebih longgar. Dana APBD yang sebelumnya terkunci untuk belanja rutin pegawai dapat dialihkan ke belanja modal, seperti pengadaan LPJU, perbaikan jalan, dan fasilitas wisata.

Melalui pembenahan menyeluruh pada tata kelola retribusi, percepatan infrastruktur dasar, serta dukungan kebijakan fiskal nasional, Pemkab Bantul menargetkan akselerasi pembangunan wilayah yang lebih merata dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat pada tahun 2027 mendatang.