Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Ombudsman RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyampaikan sikap resmi menyusul kericuhan pasca-aksi unjuk rasa Hari Pahlawan di Yogyakarta yang berlangsung pada Selasa malam hingga Rabu dini hari (10–11 November 2026).

Eskalasi bentrokan yang meluas dari depan Gedung DPRD DIY hingga kawasan Tugu Pal Putih dan Bundaran UGM tersebut berujung pada pengamanan 157 orang oleh pihak kepolisian. Dari total massa yang diamankan, teridentifikasi terdapat delapan mahasiswa UGM yang turut dibawa ke markas kepolisian.

Oleh Redaksi Jogja Terkini

11 November 2026 pukul 09.30 WIB

6 menit baca

YOGYAKARTA — Jogja Terkini

Menanggapi penanganan aparat di lapangan, pimpinan UGM secara tegas menolak segala bentuk kekerasan dalam pengamanan demonstrasi.

Sementara itu, Ombudsman RI Perwakilan DIY mendesak jajaran Polda DIY untuk memastikan seluruh proses penanganan hukum berjalan transparan dan tidak mengarah pada upaya kriminalisasi demonstran.

Sikap Resmi UGM: Tolak Kekerasan dan Beri Pendampingan Hukum

Melalui pernyataan resmi Rektor UGM Prof. Ova Emilia bersama jajaran pimpinan universitas, UGM menegaskan komitmennya untuk mengawal ruang penegakan demokrasi serta melindungi keselamatan seluruh sivitas akademika.

UGM menilai penyampaian aspirasi publik merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati. Karena itu, tindakan pengamanan oleh aparat penegak hukum wajib tunduk pada regulasi, prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), serta asas proporsionalitas.

Langkah-langkah strategis yang ditempuh UGM dalam mengawal kasus ini meliputi:

  • Penolakan Aksi Kekerasan: UGM mengecam keras segala tindakan kekerasan fisik maupun intimidasi terhadap mahasiswa dan warga sipil, baik saat menyampaikan pendapat maupun dalam proses penangkapan.

  • Pendataan & Verifikasi Identitas: Pihak kampus tengah melakukan penelusuran intensif terhadap keberadaan delapan mahasiswa yang diamankan. Mereka teridentifikasi berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), Fakultas Kehutanan, dan Fakultas Filsafat.

  • Bantuan Hukum dan Pelayanan Medis: Tim Hukum UGM telah mendatangi Polda DIY untuk berkoordinasi guna memastikan jaminan hak-hak hukum mahasiswa terpenuhi. Universitas juga menyiagakan tim medis untuk penanganan cedera fisik mahasiswa.

  • Kanal Pengaduan Resmi: UGM membuka saluran komunikasi bagi sivitas akademika maupun pihak keluarga yang kehilangan kontak dengan mahasiswa melalui surel resmi Direktorat Kemahasiswaan (ditmawa@ugm.ac.id).

Ombudsman DIY Desak Kepolisian Hindari Kriminalisasi

Ombudsman RI Perwakilan DIY turut memberikan perhatian serius terhadap prosedur penanganan massa unjuk rasa oleh Polda DIY.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI DIY, Muflihul Hadi, mengonfirmasi pihaknya telah berkoordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta dan kepolisian guna melakukan penelaahan data lapangan.

Ombudsman DIY menyampaikan empat poin penekanan kepada Kapolda DIY:

  1. Pembebasan Massa Tanpa Bukti Pidana: Kepolisian didesak untuk segera membebaskan mahasiswa maupun warga yang tidak terbukti melakukan tindak pidana perusakan atau provokasi.

  2. Pendekatan Persuasif dan Humanis: Menghimbau kepolisian mengedepankan pola pengamanan dialogis serta menghindari pola-pola represif yang menghukum.

  3. Jaminan Hak-Hak Dasar Tahanan: Aparat wajib menjamin tidak adanya tindakan kekerasan fisik maupun psikis selama masa pemeriksaan, serta memberikan akses penuh terhadap pendampingan penasihat hukum, keluarga, dan perawatan medis.

  4. Pemeriksaan Transparan & Akuntabel: Pengusutan hukum harus tunduk pada KUHAP dan Peraturan Kapolri (Perkap) terkait Pengendalian Massa.

Klarifikasi Polda DIY Terkait Area Kampus UGM dan Gelar Perkara

Menanggapi desakan publik dan isu yang beredar di media sosial, Polda DIY memberikan klarifikasi mengenai penyisiran aparat di sekitar kawasan kampus.

Pihak kepolisian membantah tudingan bahwa aparat maupun kendaraan taktis (rantis) memasuki area internal kampus UGM. Polda DIY menegaskan bahwa batas penyisiran pengamanan hanya dilakukan sampai di pertigaan luar Bundaran UGM.

Selain itu, menyusul kunjungan langsung Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto ke Yogyakarta, Polda DIY menyatakan komitmennya untuk melibatkan lembaga pengawas eksternal—seperti Ombudsman RI, Komnas HAM, dan Kompolnas—dalam proses gelar perkara guna menjamin keterbukaan penegakan hukum.