YOGYAKARTA — Kericuhan yang terjadi setelah demonstrasi 10 November 2026 di Yogyakarta terus menjadi sorotan publik. Sejumlah video yang beredar di media sosial memperlihatkan pelemparan batu dan bom molotov di sekitar Gedung DPRD DIY, pengerahan pasukan Brimob, hingga kepulan gas air mata di kawasan Malioboro dan Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM).

Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana aksi yang awalnya berlangsung relatif kondusif berubah menjadi kericuhan pada malam hari.

Selain dugaan provokasi oleh kelompok tidak dikenal, tindakan aparat dalam mengamankan situasi juga menuai kritik, terutama terkait penggunaan gas air mata, penangkapan ratusan orang, dan dugaan kekerasan terhadap massa aksi.

Hingga 11 November 2026, Polda DIY menyatakan telah mengamankan 157 orang. Sementara itu, Tim Hukum Bara Adil mencatat 103 aduan melalui hotline pendampingan hukum.

Dari Aksi Demonstrasi hingga Kericuhan

Demonstrasi 10 November digelar oleh sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Massa menyampaikan berbagai aspirasi terkait kebijakan pemerintah dan persoalan sosial di Yogyakarta.

Aksi berlangsung sejak siang hari dengan sejumlah titik konsentrasi, termasuk kawasan Titik Nol Kilometer, Gedung DPRD DIY, dan Kantor Gubernur DIY. Perwakilan demonstran juga sempat menyampaikan aspirasi kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Sekitar pukul 19.00 WIB, massa mahasiswa mulai membubarkan diri. Namun, situasi berubah setelah muncul kelompok lain di sekitar Gedung DPRD DIY yang diduga melakukan pelemparan batu, petasan, dan bom molotov.

Polda DIY menyebut sekitar 100 orang berkumpul di depan gedung DPRD sekitar pukul 20.07 WIB. Kepolisian juga mengungkap penyitaan sejumlah barang bukti, termasuk enam botol molotov, petasan, bensin, senjata tajam, ketapel, dan gotri. Dua orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pelemparan molotov.

Detail mengenai dinamika di lapangan dan kerusakan fasilitas publik dapat dibaca pada laporan Kericuhan Malam Hari di Malioboro dan DPRD DIY.

Video Viral dan Dugaan Provokator

Sejumlah rekaman video kericuhan menyebar luas di platform X. Salah satunya memperlihatkan sekelompok orang melakukan pelemparan benda ke arah Gedung DPRD DIY.

Rekaman tersebut memunculkan dugaan bahwa kerusuhan dipicu oleh kelompok yang berbeda dari mahasiswa yang sebelumnya mengikuti demonstrasi.

Istilah massa bayaran, provokator, hingga orang tidak dikenal ramai diperbincangkan. Sejumlah pengguna media sosial juga mengklaim memiliki rekaman CCTV warga yang dapat membantu mengungkap identitas pelaku pelemparan.

Video lainnya memperlihatkan pengerahan Brimob dan kendaraan taktis di sejumlah ruas jalan, penggunaan gas air mata, serta massa yang berlarian menuju kawasan Bundaran UGM.

Namun, dugaan keberadaan massa bayaran maupun keterlibatan pihak tertentu belum dapat dianggap sebagai fakta terkonfirmasi. Kepolisian membantah mengerahkan kelompok atau organisasi masyarakat untuk memicu kerusuhan dan menyatakan bahwa pengamanan dilakukan untuk merespons aksi perusakan.

Di sisi lain, Amnesty International Indonesia meminta dugaan provokasi dan keterlibatan kelompok tak dikenal turut diselidiki secara independen.

#AllEyesOnJogja Ramai, Kritik terhadap Aparat Menggema di X

Kericuhan demo 10 November tidak hanya menjadi perhatian di lapangan, tetapi juga memicu gelombang perbincangan di media sosial, khususnya platform X.

Sejumlah tagar seperti #AllEyesOnJogja, #StopPoliceBrutality, dan #IndonesiaSadar ramai digunakan mahasiswa, alumni UGM, aktivis, hingga masyarakat umum untuk menyuarakan kritik terhadap penanganan demonstrasi.

Melalui tagar tersebut, pengguna media sosial membagikan video kericuhan, dugaan kekerasan aparat, penangkapan peserta aksi, hingga laporan keluarga yang kehilangan kontak dengan anggota keluarganya.

Narasi yang berkembang tidak sepenuhnya seragam. Sebagian pengguna menyoroti dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat dan mendesak transparansi penanganan demonstrasi.

Sementara itu, pihak lain membela tindakan kepolisian dengan alasan adanya pelemparan batu, petasan, dan bom molotov yang mengancam keamanan.

Video yang memperlihatkan kelompok pelempar di sekitar Gedung DPRD DIY juga menjadi bahan perdebatan. Sebagian pengguna mengaitkannya dengan dugaan provokator atau massa bayaran, meskipun tuduhan tersebut masih membutuhkan pembuktian.

Ramainya tagar dan penyebaran rekaman membuat peristiwa di Yogyakarta berkembang menjadi isu yang mendapat perhatian lebih luas.

#AllEyesOnJogja menjadi salah satu simbol tuntutan publik agar penanganan kericuhan, dugaan kekerasan, dan proses penangkacpan diungkap secara transparan.

Pengerahan Brimob dan Gas Air Mata Dikritik

Penanganan kericuhan diikuti pengerahan empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob dan sekitar 60 personel Satuan Penindak Perusuh. Aparat juga dilengkapi kendaraan taktis dan water cannon.

Pengerahan kekuatan tersebut menuai kritik setelah video barisan Brimob dan penggunaan gas air mata beredar luas di media sosial.

Sejumlah laporan menyebut warga dan mahasiswa mengalami sesak napas, mata perih, hingga membutuhkan pertolongan medis. Kritik terutama diarahkan pada proporsionalitas tindakan aparat. Sejumlah pihak menilai penanganan terhadap pelaku perusakan tidak boleh berujung pada kekerasan atau penangkapan terhadap orang-orang yang tidak terlibat.

Tuntutan peninjauan ulang prosedur keamanan ini juga sempat mengemuka saat Kapolri Meninjau Demo Jogja dan Evaluasi Kapolda DIY.

Dugaan Pengejaran Massa hingga Kawasan UGM

Isu lain yang memicu perhatian adalah dugaan pengejaran massa hingga kawasan Universitas Gadjah Mada. Video yang beredar memperlihatkan massa berlarian menuju Bundaran UGM, sementara kepulan asap yang diduga berasal dari gas air mata terlihat di sekitar lokasi. Ada pula klaim mengenai selongsong gas air mata di dekat lingkungan kampus.

Kalangan akademisi dan mahasiswa menyampaikan keberatan terhadap kehadiran aparat di sekitar kampus. Amnesty International Indonesia juga menyoroti laporan penggunaan gas air mata di sekitar UGM dan Rumah Sakit Panti Rapih.

Polda DIY membantah aparat memasuki lingkungan kampus. Kapolda DIY Irjen Langgeng Purnomo menyatakan personel hanya berjaga sekitar 30–50 meter dari batas kampus di Jalan Cik Ditiro. Polisi juga mengklaim tidak menggunakan gas air mata maupun water cannon di dalam kawasan kampus. Perbedaan keterangan tersebut membuat lokasi dan kronologi tindakan aparat masih menjadi perdebatan.

Respons resmi pihak universitas dan lembaga pengawas terkait hal ini telah diulas dalam UGM dan Ombudsman DIY Desak Polisi Hormati Hak Mahasiswa.

157 Orang Diamankan, LBH Terima 103 Aduan

Polda DIY menyatakan telah mengamankan 157 orang setelah kericuhan. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, termasuk mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum. Sebagian di antaranya merupakan anak di bawah umur yang kemudian dipulangkan kepada orang tua.

Sementara itu, Tim Hukum Bara Adil bersama LBH Yogyakarta membuka hotline bagi keluarga yang kehilangan kontak dengan anggota keluarganya.

Pada Rabu pagi, 11 November, tim mencatat sekitar 64 aduan, terdiri atas 47 orang yang dilaporkan ditahan, 13 orang hilang kabar, dua orang dirawat di rumah sakit, dan dua orang telah pulang. Jumlah tersebut kemudian meningkat menjadi 103 aduan hingga pukul 23.00 WIB pada 11 November.

Dari 157 orang yang diamankan di Polda DIY, sebanyak 55 orang memberikan kuasa kepada Tim Hukum Bara Adil dan seluruhnya telah dibebaskan. Dua orang lainnya masih menjalani perawatan di RS Bhayangkara.

Tim hukum juga menyoroti keterlambatan akses pendampingan. Mereka mengaku baru diperbolehkan masuk ke Polda DIY sekitar pukul 17.30 WIB, meskipun telah berada di lokasi sejak siang hari. Rincian pendataan massa aksi juga dibahas dalam Pembaruan Data 154 Massa Demo Jogja yang Diamankan Polisi.

Dugaan Kekerasan dan Desakan Investigasi Independen

LBH Yogyakarta dan Tim Hukum Bara Adil turut menyoroti dugaan kekerasan fisik, penangkapan tidak proporsional, serta hambatan akses bantuan hukum. Laporan mengenai pemukulan dan pengejaran agresif terhadap massa menjadi bagian dari aduan yang diterima. Namun, setiap laporan tetap membutuhkan pemeriksaan untuk memastikan kronologi dan pihak yang terlibat.

Amnesty International Indonesia mendesak agar dugaan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebihan diusut secara transparan dan independen. Investigasi diharapkan melibatkan Komnas HAM, Kompolnas, Ombudsman, pihak kampus, serta masyarakat sipil.

Kericuhan demo 10 November di Jogja menyisakan sejumlah pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab. Mulai dari identitas kelompok yang melakukan pelemparan, dugaan provokasi, hingga proporsionalitas tindakan aparat dalam mengendalikan situasi.

Pengusutan pelaku perusakan tidak boleh mengesampingkan dugaan pelanggaran oleh aparat. Sebaliknya, kritik terhadap kepolisian juga tidak berarti mengabaikan tindakan kekerasan yang dilakukan pihak lain. Video yang beredar di media sosial dapat menjadi petunjuk awal, tetapi perlu diverifikasi berdasarkan waktu, lokasi, dan konteks kejadian.