Benarkah Pedagang Kecil Bisa Langsung Dipenjara karena Menaikan Harga Sembako di atas Harga Resmi?
Beredar narasi di media sosial bahwa pedagang eceran bisa langsung dipenjara 7 tahun jika menjual sembako di atas HET. Ini fakta sebenarnya.
YOGYAKARTA — Jogja Terkini
YOGYAKARTA — Belakangan ini, lini masa media sosial seperti Threads diramaikan oleh narasi yang memicu kekhawatiran publik. Beredar kabar bahwa penjual di pasar tradisional maupun warung kecil bisa langsung dijebloskan ke penjara hingga 7 tahun dan didenda Rp1,5 miliar apabila kedapatan menjual barang kebutuhan pokok di atas harga resmi pemerintah. Kabar tersebut semakin memanas karena turut menyoroti keterlibatan unsur TNI dan Polri dalam pengawasannya.
Banyak warganet bereaksi keras dan menilai kebijakan tersebut tidak masuk akal. Muncul anggapan bahwa pedagang kecil yang sekadar mencari nafkah dengan jujur justru terancam kriminalisasi jika harga kulakan dari pemasok memang sudah tinggi. Namun, benarkah aturannya semudah itu memenjarakan pedagang eceran?
Mengurai Miskonsepsi yang Beredar
Narasi yang viral di media sosial tersebut sebenarnya berangkat dari potongan informasi yang tidak utuh. Kekhawatiran bahwa pedagang kecil akan langsung ditangkap aparat kepolisian saat menjual bahan pokok sedikit lebih mahal merupakan sebuah miskonsepsi.
Pemberitaan mengenai ancaman sanksi pidana memang tercantum dalam regulasi pangan, tetapi konteks serta tahapan penerapan sanksinya sering kali terlewatkan dalam unggahan singkat di media sosial.
Pemaparan Fakta dan Aturan Sebenarnya
Berdasarkan penjelasan resmi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pertanian terkait Surat Edaran (SE) Kepala Bapanas Nomor 456 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 10 November 2026, berikut adalah duduk perkara sebenarnya:
-
Sanksi Diterapkan Secara Bertahap (Tidak Langsung Penjara): Pedagang eceran yang menjual komoditas di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan Penjualan (HAP) tidak serta-merta diproses pidana. Penindakan wajib dimulai dari langkah administratif, yakni pemberian peringatan atau teguran tertulis terlebih dahulu, pengenaan sanksi administratif, penarikan produk dari peredaran, hingga rekomendasi pencabutan izin usaha.
-
Ancaman 7 Tahun Penjara untuk Pelanggaran Pidana Berat: Hukuman maksimal 7 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar merujuk pada Undang-Undang Pangan yang berlaku. Sanksi berat ini baru diteruskan ke penyidik apabila ditemukan bukti permulaan tindak pidana yang disengaja, seperti praktik penimbunan barang secara masif atau permainan distribusi curang yang merusak stabilitas pasar.
-
Fokus pada 19 Komoditas Pangan Strategis dan Bersubsidi: Aturan pengawasan harga ini menyasar komoditas pokok tertentu seperti beras (medium, premium, dan SPHP), Minyakita, gula pasir, telur ayam, daging ayam, dan cabai. Pemerintah menegaskan bahwa barang-barang bersubsidi maupun yang mendapat intervensi anggaran negara tidak boleh dipermainkan harganya oleh spekulan demi keuntungan sepihak.
-
Tujuan Pelibatan TNI dan Polri: Kehadiran jajaran TNI dan Polri bersama dinas terkait di daerah bukan bertujuan menakut-nakuti pedagang kecil di lapak pasar. Pengawasan lintas instansi ini difokuskan untuk mengawal kelancaran rantai pasok dari hulu (produsen dan distributor besar) ke hilir agar tidak ada pihak yang menahan pasokan.
Kesimpulan
Kebijakan pengawasan harga pangan ini pada dasarnya dirancang untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga rantai distribusi dari ulah spekulan dan penimbun. Pedagang eceran yang berjualan secara wajar tetap mendapatkan pembinaan melalui teguran bertahap, bukan langsung dijerat hukuman pidana.