Guna Optimalkan PAD, Pemkab Sleman Bebaskan Denda PBB-P2 Tahun Pajak 2013–2026
Pemkab Sleman melalui BKAD memberlakukan pembebasan denda PBB-P2 100% untuk tahun pajak 2013-2026 guna mengoptimalkan PAD dan meringankan beban wajib pajak.
YOGYAKARTA — Jogja Terkini
SLEMAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman resmi memberlakukan program penghapusan sanksi administratif atau pembebasan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Program stimulus fiskal ini berlaku untuk masa pajak tahun 2013 hingga tahun 2026, yang berjalan mulai 20 Oktober sampai dengan 31 Desember 2026.
Kebijakan ini dituangkan secara resmi guna meringankan beban ekonomi wajib pajak sekalian mengoptimalkan penerimaan piutang daerah dari sektor pajak daerah menjelang akhir tahun anggaran.
1. Sasaran Program dan Mekanisme Otomatis
Kepala BKAD Kabupaten Sleman menjelaskan bahwa program ini ditujukan kepada seluruh warga dan wajib pajak di wilayah Kabupaten Sleman yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 dalam kurun waktu 13 tahun terakhir.
Masyarakat tidak perlu mengajukan permohonan khusus, tertulis, ataupun birokrasi yang rumit ke kantor dinas untuk mendapatkan fasilitas ini. Sistem secara otomatis akan menghapus denda atau sanksi administratif sebesar 100 persen saat wajib pajak melakukan pembayaran di loket perbankan atau mitra resmi yang ditunjuk. Wajib pajak cukup membayar besaran pokok ketetapan pajaknya saja.
2. Memanfaatkan Kemudahan Pembayaran Digital
Untuk menyukseskan program penghapusan denda ini, Pemkab Sleman menyediakan berbagai kanal pembayaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Wajib pajak dapat melakukan penyetoran tunai maupun nontunai melalui:
-
Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY
-
Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN
-
Loket Pos Indonesia
-
Aplikasi dompet digital dan e-commerce resmi (seperti GoPay, Shopee, Tokopedia, dan Dana)
-
Layanan agen bank terdekat (Laku Pandai)
3. Dorong Kesadaran Pajak dan Genjot Realisasi PAD
Langkah pemutihan denda pajak ini diambil sebagai salah satu strategi jemput bola dalam mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman dari sektor pajak bumi dan bangunan. Seringkali, wajib pajak enggan melunasi tunggakan lama karena akumulasi denda yang terus membengkak setiap bulannya.
Dengan diputihkannya denda tersebut, Pemkab Sleman berharap sisa waktu dua bulan menjelang penutupan tahun ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat kelompok rentan, pelaku usaha, maupun warga umum untuk menertibkan administrasi aset tanah dan bangunan mereka.
4. Imbauan kepada Wajib Pajak
BKAD Sleman mengimbau agar masyarakat tidak menunda-nunda pembayaran hingga mendekati batas waktu akhir pada 31 Desember nanti demi menghindari antrean sistem atau kepadatan jaringan perbankan. Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa setelah program pemutihan ini berakhir, sanksi denda berjalan akan kembali diberlakukan secara normal sesuai ketentuan regulasi perpajakan daerah yang berlaku.