Sentilan Keras Sultan HB X Terkait Polemik Pungutan Profesi Kecil
Gubernur DIY Sri Sultan HB X angkat bicara menanggapi polemik wacana pajak sektor informal bagi tukang cukur hingga tukang pijat agar dilakukan proporsional.
YOGYAKARTA — Jogja Terkini
Wacana penarikan pajak yang menyasar sektor ekonomi informal dan profesi kecil—seperti tukang cukur keliling, tukang pijat tradisional, hingga warung makan kecil—belakangan ini memicu perdebatan luas di tengah masyarakat. Polemik ini kian menghangat setelah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, turut memberikan tanggapan tegas dan kritis.
Dalam pandangannya, kebijakan fiskal negara harus diterapkan secara proporsional dan tidak boleh mencederai rasa keadilan masyarakat kecil, layaknya sistem pungutan pada era kolonial.
Oleh Redaksi Jogja Terkini
5 November 2026 pukul 20.10 WIB
6 menit baca
YOGYAKARTA — Jogja Terkini
Kritik Proporsionalitas: “Bukan Zaman VOC”
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X secara terbuka menyampaikan kritik terhadap gagasan pemajakan yang terkesan menyasar seluruh lini aktivitas ekonomi masyarakat tanpa memandang skala dan kemampuan finansial pelakunya. Menurutnya, pendekatan kebijakan pajak harus melihat realitas kemampuan bayar rakyat.
“Ya ora, ngko sing ngusung kursi yo dipajeki? Yo ora to. Yang proporsional aja, dudu VOC, nek VOC kabeh dipajeki,”
— Sri Sultan Hamengku Buwono X
Analogi VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) yang dilontarkan Sultan merujuk pada praktik masa lalu di mana hampir seluruh sendi kehidupan dan aktivitas ekonomi rakyat kecil dibebani berbagai macam pungutan tanpa kompromi. Sultan mengingatkan agar otoritas pengambil kebijakan senantiasa mengedepankan asas kepatutan, di mana beban pajak difokuskan kepada pihak yang memang memiliki kapasitas ekonomi mumpuni, alih-alih mengejar sektor informal yang berpenghasilan pas-pasan.
Akar Polemik: Potensi Ekonomi Bawah Tanah dan Salah Tafsir Kebijakan
Perdebatan ini bermula dari diskusi mengenai luasnya potensi penerimaan negara dari sektor ekonomi informal atau underground economy yang selama ini belum terdata secara optimal dalam sistem perpajakan formal. Transaksi tunai berskala mikro seperti jasa pangkas rambut panggilan, pijat keluarga, hingga warung Tegal (warteg) diidentifikasi memiliki volume perputaran uang yang masif secara nasional, meski dilakukan secara tunai dan tanpa pencatatan kuitansi formal.
Kendati demikian, pemerintah pusat sebelumnya telah menegaskan bahwa regulasi perpajakan di Indonesia memiliki batasan yang jelas untuk melindungi pelaku usaha kecil. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pelaku usaha mikro dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun (atau sekitar Rp40 juta per bulan) dibebaskan dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atau berada pada tarif 0 persen.
Pihak kementerian terkait juga telah mengklarifikasi agar masyarakat tidak salah tafsir seolah-olah negara mengerahkan aparat untuk mengejar-ngejar pedagang kecil maupun penyedia jasa mikro.
Ringkasan Perbandingan Kebijakan dan Batasan Pajak Usaha Mikro
- Batas Omzet Bebas Pajak: Hingga Rp500 juta per tahun (~Rp40 juta/bulan). Sebagian besar tukang pijat & pangkas rambut berpenghasilan jauh di bawah ambang batas.
- Sifat Pungutan: Insentif dan pembebasan pajak bagi pelaku usaha skala mikro. Menimbulkan kekhawatiran disalahartikan sebagai perluasan objek pajak ke sektor bawah.
- Pandangan Tokoh (Sri Sultan HB X): Menolak penarikan pajak yang menyasar profesi kecil secara berlebihan. Menekankan pentingnya asas proporsionalitas dan perlindungan terhadap kemampuan ekonomi rakyat.
Menjaga Keseimbangan Antara Pendapatan Negara dan Keadilan Sosial
Polemik yang melibatkan sektor jasa mikro seperti tukang cukur dan tukang pijat ini memberikan catatan penting bagi arah komunikasi kebijakan fiskal ke depan. Di satu sisi, negara dituntut untuk memperluas basis pajak guna meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio) dan menggali potensi ekonomi yang selama ini luput dari pendataan (shadow economy). Namun di sisi lain, instrumen kebijakan publik harus dirumuskan secara bijak agar tidak menimbulkan kepanikan di tingkat akar rumput.
Sentimen dan kritik terbuka dari kepala daerah seperti Sri Sultan Hamengku Buwono X merefleksikan denyut nadi keadilan sosial di daerah, di mana perlindungan terhadap kelompok rentan dan pelaku ekonomi subsisten harus selalu diutamakan di atas target-target akumulasi penerimaan semata. Pemerintah diharapkan mampu mempertegas sosialisasi regulasi secara transparan sehingga tidak ada lagi salah tafsir yang meresahkan para pelaku usaha kecil di seluruh penjuru tanah air.