Sorotan Terhadap Jaga Warga: Dari Mediator Konflik Kampung hingga Polemik Pengamanan Demonstrasi
Mengulas polemik keterlibatan oknum beratribut Jaga Warga dalam pengamanan demo di Jogja.
YOGYAKARTA — Jogja Terkini
YOGYAKARTA — Belakangan ini, keberadaan Jaga Warga di Yogyakarta menuai sorotan tajam dan memicu kontroversi di tengah masyarakat sipil. Kelompok yang dibentuk melalui Peraturan Gubernur DIY ini dikritik keras setelah muncul dugaan keterlibatan sejumlah oknum beratribut Jaga Warga dalam kericuhan aksi demonstrasi di Yogyakarta.
Kehadiran mereka yang berhadapan langsung dengan massa aksi dinilai telah menyimpang jauh dari mandat awalnya sebagai mediator konflik sosial di tingkat kampung, serta dikhawatirkan memicu gesekan horizontal di ruang publik.
Rangkaian Insiden dan Sorotan Aktivis
Sorotan tersebut berakar pada sejumlah insiden di lapangan, termasuk saat rangkaian aksi mahasiswa di Simpang Empat Gramedia (September 2026) serta kawasan Malioboro dan Gedung DPRD DIY (Oktober 2026). Dalam peristiwa itu, muncul dugaan tindak kekerasan hingga penyemprotan cairan merica terhadap demonstran oleh pihak yang mengenakan atribut bertuliskan Jaga Warga.
Kalangan aktivis dan pengamat, termasuk Jogja Police Watch (JPW), menilai pelibatan elemen sipil dalam pengamanan aksi massa telah melampaui batas kewenangan legal serta berisiko membuka ruang praktik main hakim sendiri layaknya pam swakarsa. Desakan evaluasi pengamanan ini juga sempat mengemuka saat Kapolri meninjau pengamanan demo di Jogja.
Desakan Pencabutan Regulasi di Kepatihan
Gelombang kritik tersebut memuncak ketika massa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil (AJM) menggelar unjuk rasa di depan Kompleks Kepatihan dan berdialog langsung dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung secara lesehan tersebut, massa aksi mendesak Sultan agar segera mencabut regulasi mengenai Jaga Warga karena dinilai rawan disalahgunakan sebagai tameng premanisme dan kriminalisasi warga.
Menanggapi desakan itu, Sultan menyatakan akan meninjau kembali laporan kondisi di lapangan dan tidak menutup kemungkinan untuk mengevaluasi aturan tersebut apabila terbukti menghambat ruang demokrasi di Yogyakarta.
Klarifikasi Pemda DIY dan Kepolisian
Di sisi lain, pemerintah daerah dan aparat keamanan meluruskan duduk perkara keterlibatan kelompok ini di lapangan. Satpol PP DIY menegaskan bahwa personel Jaga Warga tidak pernah ditugaskan untuk berhadapan langsung dengan massa aksi, melainkan hanya diminta menjaga kondusivitas di lingkungan kampung masing-masing.
Senada dengan hal itu, Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo membantah tudingan bahwa kepolisian membenturkan Jaga Warga dengan demonstran. Pihak kepolisian menyebut pelaku kericuhan di Malioboro berasal dari elemen komunitas lain dan oknum preman, bukan anggota resmi Jaga Warga.
Sejarah Pembentukan dan Tupoksi Awal
Padahal, jika menilik sejarahnya, Jaga Warga lahir dari niat baik untuk memperkuat solidaritas sosial berbasis kearifan lokal pasca-penetapan Undang-Undang Keistimewaan DIY. Kelompok ini pertama kali diinisiasi atas prakarsa Sri Sultan Hamengku Buwono X dan dilegalkan melalui Pergub DIY Nomor 9 Tahun 2015 sebelum akhirnya diperbarui menjadi Pergub DIY Nomor 41 Tahun 2023.
Didanai melalui Dana Keistimewaan dan dirancang untuk mengisi keterbatasan aparat keamanan formal di tingkat padukuhan atau RW, Jaga Warga memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) utama sebagai berikut:
- Mitra Pengamanan Lingkungan: Membantu pemerintah di tingkat padukuhan atau RW dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan kondusivitas lingkungan masyarakat.
- Mediator Konflik Sosial: Menjadi penengah dan meredam potensi perselisihan antarwarga secara kekeluargaan melalui pendekatan musyawarah mufakat.
- Pelestari Nilai Kultural: Mengemban misi kebudayaan dengan menghidupkan kembali nilai-nilai luhur masyarakat Jawa, seperti gotong royong, tepo seliro, dan sopan santun dalam kehidupan bertetangga.
Mengembalikan Marwah Jaga Warga
Polemik yang mencuat menjadi pengingat penting akan perlunya penegasan batas kewenangan antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat sipil di ruang demokrasi. Evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan atribut serta implementasi tugas di lapangan diharapkan mampu mengembalikan marwah Jaga Warga sesuai khitahnya sebagai penjaga kerukunan warga di tingkat akar rumput.