Target 1.554 Persoalan Pertanahan Tuntas 2029, Dispertaru DIY Pembenahan SG/PAG
Dispertaru DIY bersama BPN targetkan penuntasan 1.554 sengketa tanah Kas Desa, Sultan Ground, dan PAG hingga 2029. Cek hotline WA pengaduan BPN.
YOGYAKARTA — Jogja Terkini
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama instansi terkait menetapkan target besar untuk menyelesaikan 1.554 persoalan dan sengketa pertanahan di seluruh wilayah DIY secara bertahap hingga tahun 2029. Komitmen ini ditegaskan dalam forum rapat koordinasi teknis yang digelar oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY di Hotel Morazen Yogyakarta International Airport (YIA), Kulon Progo, pada Selasa (3/11/2026).
Oleh Redaksi Jogja Terkini
4 November 2026 pukul 17.15 WIB
4 menit baca
KULON PROGO — Jogja Terkini
Fokus utama penanganan ribuan berkas pertanahan tersebut mencakup inventarisasi, legalisasi, penertiban pemanfaatan, hingga penyelesaian sengketa kepemilikan tanah Kas Desa (Kalurahan), Sultan Ground (SG), serta Pakualaman Ground (PAG) yang selama ini menumpuk di berbagai kawasan kabupaten/kota.
Urgensi Penataan Tanah Kas Desa dan Tanah Keistimewaan
Persoalan tata kelola pertanahan di DIY menjadi perhatian krusial mengingat status keistimewaan pertanahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012[cite: 5]. Banyaknya alih fungsi lahan tanpa izin (kesesuaian tata ruang), overlapping sengketa batas wilayah kalurahan, hingga pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh pihak ketiga yang tidak sesuai peruntukan menjadi pekerjaan rumah utama yang harus diselesaikan.
“Target 1.554 kasus hingga 2029 ini membutuhkan kerja lintas sektoral yang kuat. Kita ingin seluruh aset tanah desa, Kasultanan, maupun Kadipaten memiliki kepastian hukum yang jelas, terdata secara digital, serta tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat.”
— Perwakilan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY
Melalui forum di Hotel Morazen YIA tersebut, Dispertaru DIY mendorong integrasi data antara pemerintah kalurahan, Pemkab, Pemprov, serta Kantor Pertanahan (BPN) agar proses sertifikasi dan perizinan Pemanfaatan Tanah Desa (Izin Gubernur) dapat dipercepat.
Layanan Hotline Pengaduan WA Resmi Kantor Pertanahan
Guna mendukung transparansi publik dan mempermudah akses pengaduan masyarakat terkait sengketa pertanahan maupun mafia tanah, Kantor Pertanahan (BPN) mengaktifkan kanal pengaduan cepat berbasis pesan singkat.
Masyarakat yang menghadapi kendala tumpang tindih lahan, sertifikasi, maupun penyalahgunaan pemanfaatan tanah dapat langsung melapor melalui:
- Hotline WhatsApp Pengaduan BPN: 0811-1068-0000
Layanan pengaduan digital ini diharapkan dapat menjadi sarana pelaporan yang responsif, sekaligus memangkas praktik perantara atau pungutan liar dalam pengurusan dokumen pertanahan di wilayah DIY.
Dorong Tertib Administrasi dan Kepastian Hukum
Langkah masif penuntasan 1.554 persoalan pertanahan ini diproyeksikan memberikan dampak positif bagi kepastian investasi daerah, perlindungan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta menjaga kelestarian aset-aset kebudayaan milik Kasultanan dan Kadipaten.
Bagi masyarakat yang ingin memantau pembaruan informasi tata ruang daerah, regulasi perizinan, hingga kebijakan pertanahan resmi di wilayah DIY, pembaruan informasi lengkap dapat dipantau melalui kanal resmi Pemprov DIY dan Dispertaru DIY.