Semuanya bermula dari satu postingan di Threads.

“UMR Jogja 2,7 juta, kos 1,5–2 juta. Terus kita disuruh hidup pakai apa?”

Dalam hitungan jam, kolom komentarnya ramai. Ada yang membenarkan, ada yang menyarankan mencari kos di Bantul, dan ada pula yang memberikan solusi ekonomi sederhana: “kalau gajimu kecil, ya jangan banyak berekspekstasi macam-macam.”

Sungguh solusi yang luar biasa. Seandainya semua persoalan ekonomi bisa diselesaikan dengan mengurangi ekspektasi, mungkin Bank Dunia sudah tutup sejak lama.

Namun, perdebatan itu membongkar sesuatu yang menarik: ternyata kita tidak sedang membicarakan Jogja yang sama.

Selama ini, Jogja dikenal sebagai kota murah. Makan murah, kos murah, dan biaya hidup yang konon bersahabat dengan dompet. Mitos itu terus diulang oleh influencer, brosur kampus, hingga wisatawan yang pulang liburan sambil berkata, “Enak ya hidup di Jogja, makan sepuluh ribu masih kenyang.”

Tentu saja. Liburan tiga hari memang bukan metode yang cukup akurat untuk mengukur kemampuan seseorang bertahan hidup selama tiga puluh hari. Pertanyaannya sederhana: Jogja murah untuk siapa?

1. Ketika Gaji dan Biaya Hidup Tidak Akur

Tahun 2026, UMK Kota Yogyakarta sebesar Rp2.827.593. Di Sleman Rp2.624.387, sedangkan Bantul Rp2.509.001. Sementara itu, angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) DIY disebut mencapai sekitar Rp4,6 juta per bulan.

Dua angka tersebut sepertinya dibuat oleh dua kelompok orang yang tidak pernah bertemu dalam satu ruang rapat. Bagaimana seseorang bisa memenuhi kebutuhan hidup layak jika penghasilannya bahkan belum mencapai angka tersebut?

Belum lagi kenyataan di lapangan. Ada fresh graduate S1 yang mengaku ditawari gaji Rp1,8 juta. Ada pekerja dengan pengalaman tiga tahun yang penghasilannya masih berkisar Rp1,9 juta. Mungkin ijazah sarjana memang belum termasuk alat pembayaran yang sah di warung makan.

Coba bayangkan pekerja lajang dengan gaji Rp2,8 juta yang harus membayar kos Rp900 ribu, makan Rp1,5 juta, serta transportasi dan internet Rp400 ribu. Total pengeluaran: Rp2,8 juta.

Selamat! Gajinya berhasil digunakan seluruhnya.

Tidak ada uang untuk menabung, membeli pakaian, memperbaiki motor, atau menghadiri pernikahan teman. Bahkan, motor sebaiknya tidak mogok dan gigi tidak boleh berlubang sampai bulan depan.

Mungkin inilah bentuk baru pengelolaan keuangan: bukan mengatur uang agar berkembang, melainkan memastikan saldo rekening tidak habis sebelum tanggal gajian berikutnya.

2. Kos Murah Memang Ada, Begitu Juga Kos Mahal

Ketika keluhan soal mahalnya kos muncul, biasanya ada yang langsung menyodorkan bukti bahwa kos Rp300–600 ribu masih banyak tersedia.

“Makanya, cari kos jangan cuma lewat aplikasi. Keliling saja, lihat kanan kiri.”

Nasihat yang sederhana. Cukup bermodalkan sepeda motor dan semangat eksplorasi.

Tentu saja, kos murah memang ada. Namun, sebagian berada jauh dari pusat aktivitas. Artinya, penghematan biaya sewa bisa dibayar dengan tambahan bensin, waktu perjalanan, dan tenaga.

Di sisi lain, kos Rp1,5–2 juta juga bukan angka khayalan. Kawasan sekitar UGM, UNY, Seturan, dan Jalan Kaliurang memiliki pasar hunian tersendiri.

Jadi, kedua pihak sebenarnya bisa sama-sama benar. Kos murah memang ada. Kos mahal juga ada. Hanya saja, penghuninya mungkin berasal dari kelompok ekonomi yang berbeda.

3. Tiga Jogja dalam Satu Kota

Barangkali inilah yang luput dari perdebatan tersebut. Setidaknya ada tiga realitas ekonomi yang hidup berdampingan di Jogja.

Pertama, Jogja para pekerja.

Mereka bekerja di toko, restoran, hotel, kantor, dan berbagai sektor lainnya. Penghasilan mereka bergantung pada gaji bulanan. Tidak punya rumah warisan, tanah yang disewakan, atau kamar kos yang menghasilkan uang.

Bagi kelompok ini, Jogja tidak selalu murah. Harga nasi padang tetap Rp14 ribu, kopi tetap Rp30 ribu, dan bensin tidak memberikan diskon khusus bagi penerima upah minimum.

Kedua, Jogja para pendatang dan pekerja remote.

Mahasiswa dengan dukungan finansial orang tua, freelancer, content creator, dan pekerja remote bergaji Jakarta.

Bagi mereka, Jogja memang menyenangkan. Kos Rp600 ribu terasa murah, makan di angkringan menjadi petualangan kuliner, dan nongkrong di kafe tidak terlalu membebani keuangan.

Tidak ada yang salah dengan itu. Namun, ketika semakin banyak orang dengan daya beli lebih tinggi masuk ke kawasan tertentu, permintaan hunian dan fasilitas ikut berubah. Dalam kondisi tertentu, hal ini dapat mendorong kenaikan harga.

Ketiga, Jogja para pemilik aset.

Mereka mungkin juga bekerja dengan gaji biasa. Namun, mereka memiliki rumah warisan, tanah, sawah, kontrakan, atau kamar kos yang disewakan.

Bagi kelompok ini, gaji bulanan bukan satu-satunya sumber penghidupan.

Ketika harga tanah naik, nilai aset mereka bisa ikut meningkat. Ketika permintaan kos bertambah, ada pemasukan tambahan dari uang sewa.

Sementara itu, pekerja tanpa aset hanya bisa menyaksikan harga properti bergerak semakin jauh dari kemampuan finansialnya.

Mereka tinggal di kota yang sama, tetapi tidak sedang memainkan permainan ekonomi yang sama.

4. Kota yang Terlihat Makmur Belum Tentu Membuat Semua Orang Sejahtera

Lalu, siapa yang salah? Pekerja lokal yang mengeluh, pendatang yang membawa daya beli lebih tinggi, atau pemilik kos yang mengikuti harga pasar?

Mungkin terlalu sederhana jika kita mencari satu pihak untuk disalahkan.

Namun, ada persoalan yang tidak boleh terus disembunyikan di balik romantisme kota ini. Jogja selama ini terlalu sering dipromosikan sebagai kota murah, nyaman, dan cocok untuk siapa saja.

Narasi itu memang menguntungkan banyak pihak. Pariwisata berkembang, mahasiswa berdatangan, bisnis tumbuh, dan semakin banyak orang tertarik menetap. Tetapi, apakah pertumbuhan tersebut otomatis meningkatkan kesejahteraan pekerja lokal?

Kafe yang penuh tidak selalu menandakan pekerjanya makmur. Jalanan yang ramai tidak selalu berarti daya beli masyarakat meningkat. Banyaknya wisatawan juga tidak otomatis mencerminkan kesejahteraan penduduk setempat.

Sebab, ada perbedaan besar antara kota yang terlihat makmur dan masyarakat yang benar-benar menikmati kemakmuran tersebut.

5. Jadi, Jogja Murah untuk Siapa?

Jogja memang murah jika kamu datang membawa penghasilan dari kota dengan standar upah lebih tinggi.

Jogja murah jika rumah tempat tinggalmu sudah tersedia dan kamu tidak perlu membayar sewa setiap bulan.

Jogja murah jika kebutuhan kuliah dan tempat tinggalmu masih ditanggung orang tua.

Jogja juga terasa nyaman jika kamu memiliki aset yang menghasilkan pendapatan.

Namun, Jogja bisa terasa sangat mahal jika satu-satunya sumber penghasilanmu adalah gaji Rp2,8 juta, sementara seluruh kebutuhan hidup harus ditanggung sendiri.

Mungkin yang perlu dihentikan bukan perdebatan tentang mahal atau murahnya Jogja, melainkan kebiasaan menjadikan pengalaman hidup sendiri sebagai standar untuk mengukur kehidupan orang lain.

Sebab, mengatakan Jogja murah setelah menikmati fasilitas kota dengan penghasilan Jakarta tentu berbeda dengan mengatakan Jogja murah ketika seluruh kebutuhan hidup harus ditanggung dari upah minimum setempat.

Dan jika suatu saat ada pekerja yang kembali mengeluhkan gaji dan biaya hidup di Jogja, mungkin kita tidak perlu buru-buru menyuruhnya pindah ke Bantul atau belajar hidup sederhana.

Sesekali, cobalah bertanya bagaimana ia bisa bertahan sampai akhir bulan.

Jogja memang istimewa. Hanya saja, pengalaman menikmati keistimewaan itu ternyata tidak dibagikan secara merata.