Berapa Tabungan Pensiun Ideal di Yogyakarta? Ini Hitungan untuk 5 Wilayah
Simulasi dana pensiun per orang di Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul berdasarkan UMK 2026 dan aturan 25 kali pengeluaran.
YOGYAKARTA — Jogja Terkini
Tabungan pensiun ideal di Yogyakarta berkisar Rp741 juta sampai Rp848 juta per orang dalam nilai uang hari ini, jika kebutuhan bulanan saat pensiun disetarakan dengan UMK 2026. Kota Yogyakarta membutuhkan dana paling besar, sedangkan Gunungkidul paling kecil.
Angka itu dihitung dengan aturan 25 kali pengeluaran tahunan yang umum dipakai perencana keuangan. Hasilnya gambaran umum, bukan saran keuangan pribadi, karena kebutuhan tiap orang bergantung pada gaya hidup, tanggungan, dan kepemilikan rumah.
Cara Menghitung
Aturan 25 kali pengeluaran tahunan berasal dari prinsip penarikan 4 persen. Dana pensiun yang dikumpulkan ditarik sekitar 4 persen per tahun untuk biaya hidup, sementara sisanya tetap dikembangkan, sehingga dana diharapkan cukup untuk masa pensiun yang panjang.
Simulasi ini memakai UMK 2026 sebagai patokan kebutuhan bulanan. UMK dipilih karena ditetapkan resmi untuk setiap kabupaten dan kota, sehingga perbedaan biaya hidup antarwilayah ikut tergambar. Rumusnya: UMK dikali 12 bulan, lalu dikali 25.
Kebutuhan Dana Pensiun per Wilayah
Berdasarkan UMK 2026 yang ditetapkan Pemda DIY, kebutuhan dana pensiun per orang di lima wilayah sebagai berikut:
- Kota Yogyakarta: UMK Rp2.827.593, kebutuhan dana sekitar Rp848 juta.
- Sleman: UMK Rp2.624.387, kebutuhan dana sekitar Rp787 juta.
- Bantul: UMK Rp2.509.001, kebutuhan dana sekitar Rp753 juta.
- Kulon Progo: UMK Rp2.504.520, kebutuhan dana sekitar Rp751 juta.
- Gunungkidul: UMK Rp2.468.378, kebutuhan dana sekitar Rp741 juta.
Selisih antara Kota Yogyakarta dan Gunungkidul mencapai sekitar Rp108 juta. Perbedaan itu muncul karena biaya hidup di pusat kota, seperti sewa rumah dan harga makanan, lebih tinggi dibandingkan wilayah kabupaten.
Sebagai pembanding, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata pengeluaran per kapita penduduk DIY pada 2025 sebesar Rp1.843.212 per bulan. Dengan rumus yang sama, angka itu setara kebutuhan dana pensiun sekitar Rp553 juta per orang.
Inflasi Membuat Angka Bertambah
Semua angka di atas memakai nilai uang hari ini. Bagi warga yang baru akan pensiun 20 tahun lagi, kebutuhan dananya lebih besar karena harga barang terus naik.
Dengan asumsi inflasi 2,5 persen per tahun, sesuai titik tengah sasaran inflasi Bank Indonesia, kebutuhan dana di Kota Yogyakarta menjadi sekitar Rp1,39 miliar dalam 20 tahun. Di Gunungkidul, angkanya menjadi sekitar Rp1,21 miliar.
Masa Pensiun di DIY Relatif Panjang
Penduduk DIY termasuk berumur panjang. BPS DIY mencatat umur harapan hidup perempuan di DIY pada 2025 mencapai 78,54 tahun dan laki-laki 73,73 tahun, lebih tinggi dari rata-rata nasional 77,10 tahun untuk perempuan dan 71,96 tahun untuk laki-laki.
Kota Yogyakarta mencatat umur harapan hidup tertinggi di DIY, yaitu 79,03 tahun untuk perempuan dan 74,22 tahun untuk laki-laki. Artinya, warga yang pensiun pada usia 59 tahun perlu menyiapkan biaya hidup untuk sekitar 15 sampai 20 tahun.
Peran JHT dan Jaminan Pensiun
Pekerja formal punya dua program BPJS Ketenagakerjaan yang ikut menopang masa pensiun. Jaminan Hari Tua (JHT) dibayarkan sekaligus, sedangkan Jaminan Pensiun (JP) dibayarkan bulanan bagi peserta dengan masa iur minimal 15 tahun.
Usia pensiun untuk pencairan JP menjadi 59 tahun sejak 2025, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015. Usia itu bertambah satu tahun setiap tiga tahun sampai mencapai 65 tahun.
Besaran manfaat JP dihitung 1 persen dikali masa iur dalam tahun, lalu dikali rata-rata upah selama menjadi peserta. Pekerja dengan masa iur 30 tahun, misalnya, menerima sekitar 30 persen dari rata-rata upahnya, sehingga sisa kebutuhan perlu ditutup dari tabungan sendiri.
Pekerja mandiri seperti pedagang, petani, dan pengemudi daring bisa mendaftar sebagai peserta Bukan Penerima Upah (BPU) di BPJS Ketenagakerjaan, termasuk untuk program JHT.
Faktor yang Mengurangi Kebutuhan Dana
Kebutuhan dana pensiun bisa jauh lebih kecil bagi warga yang sudah memiliki rumah sendiri tanpa cicilan. Biaya kesehatan juga lebih ringan bila kepesertaan BPJS Kesehatan tetap aktif setelah pensiun.
Sebaliknya, kebutuhan dana lebih besar bagi pasangan yang masih menanggung anak atau orang tua. Karena itu, simulasi per wilayah sebaiknya dipakai sebagai titik awal, lalu disesuaikan dengan pengeluaran rumah tangga yang sebenarnya.